Sumbar — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat mengungkap penanganan kasus dugaan tindak pidana pemerasan melalui media elektronik yang melibatkan penggunaan akun media sosial palsu. Peristiwa tersebut menimpa seorang korban berinisial S (52), warga Kabupaten Lima Puluh Kota.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar, Susmelawati Rosya, menyampaikan bahwa proses penanganan perkara masih berada pada tahap penyelidikan. Dalam tahapan ini, penyidik telah melakukan serangkaian langkah, mulai dari pengumpulan keterangan saksi hingga pendalaman terhadap barang bukti digital guna memastikan konstruksi peristiwa secara utuh dan objektif.
“Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami telah meminta keterangan dari sejumlah saksi dan terus melakukan analisis terhadap alat bukti yang tersedia untuk mengungkap secara komprehensif kejadian tersebut,” ujar Susmelawati dalam keterangannya kepada media.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, diketahui bahwa terlapor diduga menggunakan identitas palsu melalui akun media sosial untuk menjalin komunikasi dengan korban. Dalam interaksi tersebut, terlapor memanfaatkan sebuah video yang telah diedit sedemikian rupa sebagai alat untuk melakukan tekanan dan ancaman terhadap korban, dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu.
“Dari hasil pendalaman, video yang digunakan sebagai sarana ancaman merupakan hasil rekayasa atau pengeditan oleh terlapor. Konten tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menekan korban agar memenuhi keinginan pelaku,” jelasnya.
Seiring dengan perkembangan penyelidikan, penyidik tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan kemanusiaan. Dalam hal ini, kepolisian memfasilitasi komunikasi antara korban dan terlapor guna membuka ruang penyelesaian yang lebih mengedepankan pemulihan.
Melalui proses mediasi yang dilakukan secara intensif, kedua belah pihak akhirnya menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Pendekatan restorative justice pun dipilih sebagai langkah penyelesaian, dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pengakuan kesalahan dari terlapor, serta terciptanya kesepakatan damai.
“Kami mengedepankan pendekatan restorative justice dalam perkara ini, dengan fokus pada pemulihan dan kesepakatan bersama antara korban dan terlapor. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak sosial dan kemanusiaan,” ungkapnya.
Dalam proses tersebut, terlapor telah mengakui perbuatannya secara terbuka serta menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Di sisi lain, korban juga menerima permintaan maaf tersebut dan sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke tahap penegakan hukum lebih lanjut. Kesepakatan damai ini kemudian menjadi dasar penghentian proses hukum secara proporsional.
Meski perkara diselesaikan secara kekeluargaan, Polda Sumatera Barat menegaskan komitmennya dalam memberantas kejahatan siber serta terus meningkatkan upaya edukasi kepada masyarakat. Kepolisian mengingatkan bahwa kejahatan digital, khususnya yang melibatkan manipulasi identitas dan konten, semakin marak dan membutuhkan kewaspadaan ekstra dari masyarakat.
“Kami mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah percaya kepada akun yang tidak dikenal, serta hindari membagikan data pribadi atau melakukan interaksi yang berpotensi disalahgunakan, seperti video call dengan orang asing,” tegasnya.
Polda Sumbar juga menekankan pentingnya literasi digital sebagai benteng utama dalam mencegah kejahatan serupa. Masyarakat diharapkan mampu mengenali potensi risiko di ruang siber, serta segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan indikasi tindak kejahatan.
Dengan penyelesaian kasus ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan sosial, sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas di dunia digital yang kian kompleks.
